Grand Design Pemekaran Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara memiliki luas 72.981,23 km²  dan terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota. Jumlah penduduknya adalah 13.937.797 jiwa merupakan peringkat ke empat nasional setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pusat Pemerintahan di Kota Medan.

Saat ini telah berkembang wacana pemekaran 4 provinsi yang akan dimekarkan dari Sumatera Utara, yaitu:

1.  Provinsi Tapanuli, meliputi Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, Samosir, Humbang Hasundutan, Pakpak, Pakpak Bharat, Dairi dan Kota Sibolga. Tetapi pada akhirnya ada ketidak setujuan dari Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah dengan Provinsi Tapanuli, jika ibukotanya direncanakan berada di Siborong-borong. Padahal Nama Tapanuli adalah berasal dari daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah yakni Tapian Nauli, maka tanpa Sibolga dan Tapanuli Tengah, nama Provinsi Tapanuli tidak layak disandang bila tanpa kedua daerah tersebut.

2.  Provinsi Sumatera Tenggara, meliputi eks Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu Tapsel, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara. Nama Sumatera Tenggara sebenarnya kurang layak untuk menamai calon provinsi ini karena letaknya yang tidak persis di sebelah tenggara dari pulau Sumatera, berdasarkan letaknya lebih tepatnya adalah Sumatera Barat Laut (SBL) atau Sumatera Barat Utara (SBU), karena letak diantara Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

3.  Provinsi Sumatera Timur, meliputi eks Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu dan Kota Tanjung Balai.

4.  Provinsi Kepulauan Nias, meliputi eks Kabupaten Kepuluan Nias yang sekarang sudah dimekarkan menjadi 1 kota dan 4 kabupaten.

Dari wacana pemekaran provinsi tersebut, menurut penulis Provinsi Tapanuli dan Sumatera Tenggara kurang layak disandang oleh kedua calon daerah pemekaran berdasarkan beberapa aspek, kewilayahan dan kesejarahan. Sedangkan Sumatera Timur dan Kepulauan Nias sudah layak untuk dimekarkan.

Sehingga menurut kami, idealnya Provinsi Sumatera Utara dapat dimekarkan menjadi 5 Provinsi sebagai berikut:

1. Provinsi Sumatera Utara, ibukota Medan, yang meliputi 6 Kabupaten/Kota, yaitu: Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebingtinggi, Kab. Langkat, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai. Daerah ini mayoritas dihuni oleh etnis melayu dan pada masa dahulu merupakan bagian dari Kesultanan Deli dan Kerajaan Aru (Haru).

2. Provinsi Sumatera Timur, ibukota Tanjung Balai, yang meliputi 6 Kabupaten/Kota, yaitu: Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Daerah ini pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) pernah berdiri sendiri sebagai Negara bagian dari RIS.

3. Provinsi Toba Raya, ibukota Balige, yang meliputi 10 Kabupaten/Kota, yaitu: Kota Pematang Siantar, Kab. Toba Samosir, Kab. Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Pakpak, Kab. Pakpak Barat, Kab. Humbang Hasundutan dan Kab. Tapanuli Utara. Daerah ini layak dimekarkan karena kesamaan etnisnya, yakni etnis Batak yang kebanyakan beragama Kristen dan Protestan. Untuk Kabupaten Tapanuli Utara bisa diganti menjadi Kabupaten Tarutung. Selain itu daerah ini bisa dijadikan satu kesatuan dengan adanya Danau Toba yang merupakan Danau terbesar di Indonesia, serta mempunyai potensi sebagai daerah wisata unggulan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

4. Provinsi Tapanuli, ibukota Padang Sidempuan, yang meliputi 7 Kabupaten/Kota, yaitu: Kota Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Padang Sidempuan, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas Utara. Daerah ini bisa disatukan menjadi satu provinsi karena kesamaan etnisnya, yakni etnis batak yang mayoritas beragama Islam, dengan sub etnis Barus, Tapanuli, Sibolga, Angkola, Sipirok dan Mandailing. Daerah ini mendapatkan pengaruh Islam dari Minangkabau, Sumatera Barat.

5. Provinsi Kepulauan Nias, ibukota Gunung Sitoli, yang meliputi 5 Kabupaten/Kota, yaitu: Kota Gunung Sitoli, Kab. Nias, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat.

Demikian semoga bermanfaat untuk para pihak yang berwenang dan menjadikan Indonesia lebih sejahtera. Jayalah Indonesiaku!!!

Nama Kabupaten Pantai Barat Mandailing Disahkan

PANYABUNGAN - Setelah melalui tahapan-tahapan pembahasan pemekaran Pantai Barat yang dilaksanakan Eksekuitif, Legislatif, Panitia Pemekaran serta unsur yang terlibat di dalamnya, akhirnya Sidang Paripurna DPRD Madina, Rabu (29/07) mensahkan nama Kabupaten Pantai Barat Mandailing untuk nama Kabupaten Pantai Barat yang akan di mekarkan.

Sidang Paripurna tersebut di hadiri 22 anggota dewan dari masing-masing fraksi (5 fraksi), yaitu Fraksi Golkar, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Bintang Reformasi, Fraksi Keadilan Sejahtera, Fraksi Bersatu yang masing-masing dalam tanggapannya /pandangan akhir fraksinya  menyetujui pemekaran Pantai Barat Mandailing dari Kabupaten Induk Mandailing Natal (Madina) dengan ibukota Natal, Kecamatan Natal.

Rapat pengesahanan Kabupaten Pantai Barat Mandailing ini di pimpin langsung Plt. Ketua DPRD Madina, As. Imran Khaitamy Daulay, SH yang juga dihadiri langsung Bupati Madina H. Amru Daulay, SH, Kapolres Madina Drs. AKBP Engkos Kosasih, SH, MBA, Kejari Madina, Sekdakab Madina Drs. H. Azwar Indra Nasution, Para Asisten, Kadis, Kabag dan juga para Camat dan tokoh masyarakat lainnya.

Juru bicara Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran  DPRD Madina Khoiruddin Faslah Siregar mengatakan, “Nama Kabupaten Pantai Barat Mandailing sebelumnya hanyalah Pantai Barat dan sengaja di tambahkan Mandailing untuk menjaga kelestarian budaya di kawasan pemekaran yang terdiri dari suku Mandailing, Melayu Pesisir dan juga Jawa. Sedangkan kesiapan tekhnis, sesuai dengan perundang-undangan, kesiapan pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing mengacu kepada sebelas faktor, yaitu faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sososial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan dan rentanfg kendali”, ujar Faslah.

Faslah melanjutkan, “ Kesebelas faktor ini juga ditentukan berdasarkan 35 indikator. Seperti kajian yang  sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Tim Persiapan Pembentukan Kabupaten Pantai Barat, ke -35 indikator tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Kabupaten Pantai Barat memenuhi ketentuan capaian bobot nilai, yaitu kisaran 420-500 point.

Kabupaten Pantai Barat Mandailing Enam Kecamatan

Kabupaten Pantai Barat Mandailing yang rencananya akan di mekarkan mempunyai 6 wilayah kecamatan setelah sebelumnya di rencanakan 7 wilayah kecamatan. Dalam Keputusan DPRD Madina No. 17/KPTS/DPRD/2009 tentang Persetujuan Pembentukan Pantai Barat Mandailing sebagai Pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal memutuskan,

Pertama, Persetujuan DPRD Mandailing Natal tentang pembentukan Kabupaten Pantai Barat sebagai pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal dengan  nama Kabupaten Pantai Barat Mandailing.

Kedua, Nama-nama Kecamatan yang masuk dalam Kabupaten Mandailing Natal (kabupaten Induk)  adalah Kecamatan Panyabungan, Panyabungan Timur, Panyabungan Selatan, Panyabungan Barat, Panyabungan Utara, Siabu, Bukit Malintang, Hutabargot, Naga Juang, Kotanopan, Ulu Pungkut, Tambangan, Lembah Sorik Merapi, Puncak Sorik Marapi, Pakantan, Muara Sipongi dan Batang Natal. Sedangkan nama-nama kecamatan yang masuk dalam calon Kabupaten Pantai Barat Mandailing adalah Kecamatan Natal, Batahan, Muara Batang Gadis, Sinunukan, Ranto Baek, dan Lingga Bayu.

Ketiga, Lokasi ibukota calon Kabupaten Pantai Barat Mandailing adalah Kecamatan Natal

Keempat, Menyetujui dukungan dana untuk calon Kabupaten Pantai barat Mandailing selama  dua tahun berturut-turut sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) pertahun dan dialokasikan dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal setelah Kabupaten Pemekaran Pantai Barat Mandailing menjadi Kabupaten defenitif.

Kelima, menyetujui dukungan dana untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah pertama calon Kabupaten Pantai Barat Mandailing sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dari dana APBD Pemkab Madina setelah Kabupaten Pemekaran  Pantai Barat Mandailing menjadi Kabupaten defenitif.

Keenam, Menyetujui penyerahan kekayaan yang di miliki berupa barang bergerak dan tidak bergerak (asset) dan P3D yang berada di wilayah calon Kabupaten Pantai Barat Mandailing dan penyerahan kekayaan yang di maksud dilakukan paling lambat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun setelah setelah Kabupaten Pemekaran Pantai Barat Mandailing menjadi Kabupaten defenitif.

Terkait dengan cakupan luas Kabupaten induk adalah 3.382 Km2, sedangkan Kabupaten pemekaran 3.510 Km2. Pansus pemekaran juga menjelaskan, tujuan pemekaran ini adalah upaya pemerintah dalam hal ini Pemkab Madina untuk mempercepat gerak pembangunan di kawasan Pantai Barat Mandailing yang dengan sendirinya akan mengarah kepada perbaikan  dan peningkatan ekonomi maupun kesejahtertaan hidup masyarakat setempat”.

Dengan kata lain, pembangunan akan berjalan secara proforsional dan trasparansi yang semuanya di sambut masyarakat di kawasan Pemekaran dari semua lapisan  yang dapat di buktikan dengan tidak adanya gejolak sosial tentang pemekaran dan juga adanya tanah hibah  dari masyarakat Natal seluas 20 hektar lebih untuk pertapakan Kantor Bupati Pantai Barat Mandailing yang berada di Bukit Bendera dan Desa Sikara-kara II.

Juga di ungkapkan, sebagai bentuk aspirasi maupun bentuk apresiasi masyarakat Pantai Barat Mandailing Natal melalalui Fraksi PAN Plus yang di bacakan oleh Ali Anafiah selaku anggota DPRD Madina dari PDI-P Madina yang sekaligus putra daerah Pantai Barat Mandailing, mengusulkan agar nama Bupati Mandailing Natal H. Amru Daulay, SH di abadikan namanya menjadi salah satu nama jalan protokol menuju area perkantoran Pantai Barat Mandailing.

Sementara itu, Bupati Mandailing Natal H. Amru Daulay, SH dalam kesempatan itu mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada anggota DPRD Madina priode 2004-2009 yang telah menorehkan  sejarah baru di bumi gordang sembilan dengan menghantarkan dan mensahkan sebuah pemekaran untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang tidak akan pernah di lupakan hingga anak cucu.

Karena itu, Amru Daulay berharap kepada masyarakar agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan sehingga pemekaran ini tidak tidak ternodai dengan hal-hal yang tidak baik. (Lokot Lubis).

Sumber: http://tabloidrakyatmadani.wordpress.com