Profil Daerah
Nama
Resmi: Provinsi Maluku
Ibukota:
Ambon
Luas
Wilayah: 54.185 km2 daratan (9,3 %), 527.191
km2 lautan (90,7 %)
Jumlah Pulau: 1.412
buah
Jumlah
Penduduk: 1.800.043 Jiwa
Suku
Bangsa: Ambon, Lumoli, Nuaulu, Pelauw dan Rana
Agama:
Kristen, Katolik dan Islam
Wilayah
Administrasi: 9 Kabupaten, 2 Kota, 118 Kecamatan, 33 Kelurahan, 1.191
Desa.
Lagu
Daerah: Sarinande, Burung Kakak Tua.
Website: http://www.malukuprov.go.id
Sejarah
Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat
I Maluku, maka secara administrasi Provinsi Maluku terdiri dari 4 Kabupaten,
yaitu Kabupaten Maluku Utara, kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Maluku
Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara; 1 Kotamadya, yakni Kotamadya Ambon; dan 1
Kota Administratif, yaitu Kota Administratif Ternate. Selanjutnya, berdasarkan
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka secara administratif
Provinsi Maluku terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota yakni Kabupaten Maluku
Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara
Barat dan Kota Ambon. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat
dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku maka secara administratif,
Provinsi Maluku dibagi atas 7 (tujuh) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yaitu
Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara
Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian
Timur, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Ambon.
Grand Design Pemekaran
Provinsi Maluku
terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu:
1. Kabupaten Buru, Pusat Pemerintahan: Namlea
2. Kabupaten Buru Selatan, Pusat Pemerintahan: Namrole
3. Kabupaten Kepulauan Aru, Pusat Pemerintahan: Dobo
4. Kabupaten Maluku Barat Daya, Pusat Pemerintahan: Tiakur
5. Kabupaten Maluku Tengah, Pusat Pemerintahan: Masohi
6. Kabupaten Maluku Tenggara, Pusat Pemerintahan: Langgur
7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pusat Pemerintahan: Saumlaki
8. Kabupaten Seram Bagian Barat, Pusat Pemerintahan: Piru
9. Kabupaten Seram Bagian Timur, Pusat Pemerintahan: Bula
10. Kota Ambon
1. Kabupaten Buru, Pusat Pemerintahan: Namlea
2. Kabupaten Buru Selatan, Pusat Pemerintahan: Namrole
3. Kabupaten Kepulauan Aru, Pusat Pemerintahan: Dobo
4. Kabupaten Maluku Barat Daya, Pusat Pemerintahan: Tiakur
5. Kabupaten Maluku Tengah, Pusat Pemerintahan: Masohi
6. Kabupaten Maluku Tenggara, Pusat Pemerintahan: Langgur
7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pusat Pemerintahan: Saumlaki
8. Kabupaten Seram Bagian Barat, Pusat Pemerintahan: Piru
9. Kabupaten Seram Bagian Timur, Pusat Pemerintahan: Bula
10. Kota Ambon
11. Kota Tual
DPRD Provinsi Maluku telaga mengajukan 13 Daerah Otonomi Baru (DOB)
yang ditetapkan dalam grand design pemekaran yaitu Kabupaten Kepulauan
Terselatan, Kabupaten Gorom-Wakate, Kabupaten Kepulauan Kei Besar, Kabupaten
Aru Perbatasan, Kabupaten Tanimbar Utara, Kabupaten Seram Utara Raya,
Kabupaten Jazirah Leihitu, Kabupaten Talabatai, Kabupaten Buru Kayeli, Kota
Bula, Kota Kepulauan Huamual, Kota Kepulauan Lease, dan Kawasan Khusus
Kepulauan Banda.
Dengan wilayah darat dan laut yang begitu luas, serta terdiri dari
1.412 buah, sehingga rentang kendali pemerintahan juga
akan begitu sulit terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari pusat
pemerintahan, maka ke depan Provinsi Maluku bisa dibagi menjadi 3 Provinsi
sebagai berikut:
1. PROVINSI MALUKU TENGAH (induk), ibukota
Ambon, yang terdiri dari:
1) Kota Ambon
2) Kabupaten
Maluku Tengah, berganti ganti nama menjadi Kabupaten Seram Tengah, Pusat
Pemerintahan: Masohi
3) Kabupaten
Ambon Lease (pemekaran Kab. Maluku Tengah), pusat pemerintahan di Saparua
4) Kota Masohi
(pemekaran Kab. Maluku Tengah)
5) Kabupaten
Seram Utara (Pemekaran Kab. Maluku Tengah), pusat pemerintahan di Sawai
6) Kabupaten
Kepulauan Banda (Pemekaran Kab. Maluku Tengah), ibukota di Banda Neira
7) Kabupaten
Seram Bagian Barat, Pusat Pemerintahan: Piru
8) Kabupaten
Kairatu (Pemekaran Kab. Seram Barat), ibukota di Kairatu
9) Kabupaten Seram Bagian Timur, Pusat Pemerintahan: Bula
9) Kabupaten Seram Bagian Timur, Pusat Pemerintahan: Bula
10) Kabupaten
Bula (pemekaran Kab. Seram Timur)
11) Kabupaten
Kepulauan Gorom Watubela, ibukota di Pulau Gorong
12) Kabupaten
Buru, Pusat Pemerintahan: Namlea
13) Kota Namlea
14) Kabupaten Buru Selatan, Pusat Pemerintahan: Namrole
14) Kabupaten Buru Selatan, Pusat Pemerintahan: Namrole
15) Kabupaten
Buru Barat (pemekaran Kab. Buru Selatan), pusat pemerintahan di Leksula
2. PROVINSI
MALUKU TENGGARA,
ibukota Tual, terdiri dari:
1) Kota Tual
2) Kabupaten
Maluku Tenggara, berganti nama Kabupaten Kepulauan Kei Kecil, Pusat
Pemerintahan: Langgur
3) Kabupaten
Kepulauan Kei Besar (pemekaran Maluku Tenggara), ibukota Eilat
4) Kabupaten
Kepulauan Aru, berganti nama Kabupaten Kep. Aru Utara, Pusat Pemerintahan: Dobo
5) Kabupaten
Kepulauan Aru Tengah (pemekaran Kep. Aru), ibukota di Benjina
6) Kabupaten
Kepulauan Aru Selatan (pemekaran Kep. Aru), ibukota di Fatural
7) Kota Dobo
(pemekaran Kep. Aru)
8) Kabupaten
Maluku Tenggara Barat, berganti nama Kab. Tanimbar Selatan, Pusat Pemerintahan:
Saumlaki
9) Kota Saumlaki
(pemekaran Maluku Tenggara Barat)
10) Kabupaten
Tanimbar Utara (pemekaran Maluku Tenggara Barat), ibukota di Larat.
3. PROVINSI
MALUKU BARAT DAYA, IBUKOTA WONRELI (PULAU KISAR) atau ILWAKI (pulau
Wetar), TERDIRI DARI:
1) Kabupaten Maluku Barat Daya, berganti nama menjadi Kab.
Kepulauan Leti, ibukota Tiakur
2) Kabupaten Pulau Wetar (pemekaran MBD), ibukota Ilwaki
3) Kabupaten Kepulauan Babar (pemekaran MBD), ibukota Tepa
4) Kabupaten Kepulauan Damar (pemekaran MBD), ibukota Wulur
5) Kabupaten Kepulauan Kisar Romang, ibukota Wonreli
6) Kota Ilwaki (calon ibukota provinsi)
Sipp lah...wakatobi hrs go international
BalasHapusSipp lah...wakatobi hrs go international
BalasHapus