SUMENEP – Sumenep wacanakan pemekaran wilayah kabupaten untuk wilayah
kepulauan. Bupati Sumenep A Busyro Karim, mewacanakan membuka peluang itu
karena kesenjangan ekonomi serta pembangunan infrastruktur yang terjadi selama
ini, antara masyarakat di kepulauan dan daratan
Seperti diketahui, secara geografis kabupaten Sumenep terdiri dari 126
kepulauan dengan 48 pulau berpenghuni, dan 78 pulau tak berpenghuni. Kondisi
ini diakui bupati selama ini memicu terjadinya kesenjangan dengan wilayah
daratan.
Menurut bupati, ia memberikan peluang kepada warga kepulauan yang ingin
memisahkan diri, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat setempat. Yang
terpenting menurutnya, daerah tersebut mampu membangun dan mengelola potensi
lokal yang ada. "Saya kira untuk sisi peningkatan pelayanan itu akan lebih
baik ketika pusat pemerintahannya lebih dekat dengan rakyatnya," ujarnya,
Minggu (7/4) kemarin.
Busyro menuturkan, jika kepulauan ingin menjadi kabupaten sendiri tidak
ada masalah, namun hal itu dilakukan secara prosedural sesuai dengan aturan
yang ada. Meskipun, itu perlu dilakukan pengkajian secara mendalam sehingga
dampak memisahkan diri itu dapat memberikan kesahteraan yang lebih kepada
masyarakat setempat. "Ketika orang pulau ngatur pulaunya sendiri, pasti
pelayanan akan lebih baik. Silahkan ada kajian ilmiah dari mana dan semacamnya
itu di evaluasi," tambah Busyro.
Ia menyebut, saat ini Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah berusaha
bijaksana untuk memberikan anggaran terhadap infrastruktur yang ada di
kepulauan, dan setiap tahun anggaran tersebut selalu bertambah.
Terbukti di kepulauan Kangean meliputi Kecamatan Kangayan dan Arjasa,
anggaran perbaikan jalan dari tahun 2011 hingga tahun 2013 semakin naik. Untuk
tahun 2011, Kecamatan Kangayan mendapat alokasi dana sebesar Rp 290 juta, tahun
2012 naik menjadi Rp 668 juta dan tahun ini anggarannya mencapai Rp 2,8
miliaar.
Tidak hanya itu saja Kecamatan Arjasa juga ada kenaikan alokasi
anggaran yang cukup signifikan. Sejak tahun 2011 anggaran perbaikan jalan
senilai Rp 450 juta, pada tahun 2012 mendapatkan Rp1 miliar, sedangkan tahun
2013 naik jadi Rp 5 milliar.
“Namun jika kebijakan tersebut dianggap masih kurang oleh masyarakat
kepulauan, silakan masyarakat pulau meraih impian serta cita-cita dengan
berkarya jika ingin melakukan pemekaran menjadi kabupaten sendiri,” jelasnya.
Hal itu juga ditanggapi oleh Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf, ia
mendukung sikap Bupati Sumenep yang secara terang-terangan memberikan
kesempatakn bagi warga kepulauan Sumenep untuk memisahkan diri menjadi
kabupaten kepulauan.
Namun kalau ada aspirasi seperti itu, harus dikonsolidasikan serta
disosialisasikan, kemudian ditempuh sesuai prosedur dan sesuai
perundang-undangan. "Jika ada aspirasi seperti itu silakan. Kita sekarang
kan terbuka prosesnya, baik di pemerintah pusat maupun DPR," kata Gus
Ipul, usai membuka acara musyawarah
besar (Muscab) II Masyarakat Kepulauan di Sumenep, Minggu (7/4) kemarin.
Menurut Gus Ipul, untuk mewujudkan menjadikan kabupaten sendiri tidak
semudah membalik telapak tangan. Butuh waktu cukup lama, karena beberapa proses
yang perlu dilalui, baik dari pengkajian ilmiah terlebih dahulu maupun kesiapan masyarakat kepulauan ketika
sudah berpisah dari kabupaten sebelumnya. "Itu memang tidak mudah, karena
tidak bisa dalam waktu hanya satu dua
tahun keinginan tersebut dapat dicapai,” tuturnya.
Sementara itu Darul Hasyim Fath, asal warga Kepulauan Masalembu,
Kabupaten Sumenep, mengaku, jika
kebijakan dan keadilan dalam waktu dekat tidak kunjung tercipta pada masyarakat
kepulauan, maka faktanya pemekaran kabupaten itu akan menjadi pilihan yang
logis.
"Bagi saya mekar itu akan menjadi wajib kalau dalam pemekaran itu
bisa diciptakan, tapi kalau pemekaran hanya untuk bagi-bagi roti elit kekuasaan
tertentu, maka pemekaran itu harus kita tolak sama-sama," tegasnya. md1
Sumber: Surabaya Post, Senin 08/04/2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar