Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan Resmi Menjadi Provinsi Otonom

 

JAKARTA (25/07/2022) - Pada tanggal 25 Juli 2022 telah disahkan tiga Undang-Undang (UU) terkait pembentukan provinsi baru di Papua, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Dengan UU tersebut, maka Provinsi Papua sebagai induk akan terdiri dari 1 kota dan 8 kabupaten dengan ibu kota Jayapura, Provinsi Papua Selatan terdiri dari 4 kabupaten dengan ibu kota Merauke, Provinsi Papua Tengah terdiri dari 8 kabupaten dengan ibu kota Nabire, dan Provinsi Papua Pegunungan terdiri dari 8 kabupaten dengan ibu kota Jayawijaya.

DPR dan pemerintah berpandangan terdapat beberapa urgensi dan tujuan pembentukan ketiga provinsi baru di Papua, yaitu:

1) Alternatif percepatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tiap-tiap calon provinsi,

2) Pembangunan dapat lebih terfokus dengan rentang kendali lebih dekat;

3) Upaya menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien;

4) Memperkuat eksistensi serta peran wilayah adat dan budaya sebagai modal sosial;

5) Memperhatikan luas wilayah setiap calon provinsi dibanding dengan tingkat pelayanan belum optimal sehingga masih terjadi kesenjangan dan ketimpangan pembangunan; serta

6) Keberadaan Daerah Otonom Baru untuk menjawab tantangan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Terdapat dinamika dalam pembahasan ketiga RUU dimaksud, salah satunya terkait ibu kota Provinsi Papua Tengah yang pada awalnya diusulkan berada di Timika, namun mempertimbangkan berbagai aspek, DPR dan Pemerintah menyepakati ibu kota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Kabupaten Nabire, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Sumber: setkab.go.id.

Keppres Ibu Kota RI Pindah dari Jakarta ke IKN Nusantara Terbit 2024

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan keputusan presiden (keppres) perpindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada 2024 mendatang.

Hal tersebut ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (6/2). Bambang mengatakan sampai Keppres dikeluarkan pihaknya akan terus menyiapkan IKN agar bisa layak huni pada tahun tersebut.

Adapun tugas Badan Otorita IKN mencakup persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan.

“Ini memang kami emban hingga 2024 dan manakala di 2024 presiden akan mengeluarkan Keppres yang menyatakan bahwa ya ibu kota (Jakarta) akan pindah ke IKN Nusantara pada 2024 tersebut,” ungkap Bambang.

Ia menyebut sejak saat ini pihaknya akan secara bertahap menyiapkan pemindahan termasuk untuk layanan publik.

Merujuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), status ibu kota negara masih dipegang DKI Jakarta hingga presiden mengeluarkan Keppres pemindahan secara resmi.

“Kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN Nusantara dengan Keputusan Presiden,” bunyi pasal 39 ayat (1) UU IKN, dikutip dari salinan resmi yang telah dikonfirmasi Panitia Khusus IKN.

Terkait pemindahan ibu kota ke IKN pada 2024, Jokowi pun optimistis upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia bisa digelar di sana pada tahun tersebut.

Jokowi mengatakan progres pembangunan IKN Nusantara telah berjalan baik. Ia meyakini pembangunan akan sesuai jadwal jika pembangunan terus berjalan baik.

“Ya kalau kerjanya seperti ini, saya kira insya Allah bisa (HUT RI 2024 di IKN), harus optimistis," kata Jokowi melalui keterangan tertulis beberapa waktu lalu. ***

Sumber: cnnindonesia.com. Foto: Suara.com

Akhirnya “MERDEKA BUANA” Kalimantan Timur Jadi Ibukota Baru Pusat Pemerintahan Republik Indonesia

Menyongsong Ulang Tahun Emas Republik Indonesia

Akhirnya “MERDEKA BUANA” di Kalimantan Timur Jadi Lokasi Ibukota Baru Pemerintahan NKRI

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan lokasi persis ibu kota baru Indonesia yang akan menggantikan Jakarta. Ibu kota baru itu akan terletak di dua kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. “Berdasarkan riset tiga tahun, lokasi ibukota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Sepaku) dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Samboja) Provinsi Kalimantan Timur,” kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (26/8/2019) siang.

Ada lima alasan kenapa dua tempat itu yang dipilih. Pertama, mempunyai risiko bencana minimal (kecil), baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Kedua, lokasi strategis, ada di tengah-tengah Indonesia. Secara geografis, jarak rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh Provinsi di Indonesia memang cukup pendek, yakni 893 km--terpendek kedua di antara lima calon ibu kota lainnya, atau di bawah Kalimantan Tengah yang jarak rata-rata ke seluruh provinsinya sejauh 792 km. Ketiga, lokasinya berada di dekat perkotaan yang sudah berkembang: “Balikpapan dan Samarinda.” Keempat, infrastruktur yang relatif lengkap. Dan kelima, di dua tempat itu tersedia lahan yang sudah dikuasai pemerintah, seluas 180 ribu hektare.

Jokowi mengatakan, setelah ini pemerintah akan mulai merancang UU ibukota baru. Direncanakan, tahun 2020 pemerintah akan memulai konstruksi, dan pada 2024, pemindahan akan dilakukan secara bertahap. Pembiayaan untuk memindahkan ibu kota dari jakarta ke Pulau Kalimantan mencapai RP 466 triliun. Sebesar 19 persen akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama dengan skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota. Sementara sisanya, akan didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan investasi langsung swasta dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bagaimana dengan Jakarta? Jokowi memastikan Jakarta akan tetap jadi pusat bisnis, keuangan, perdagangan yang berskala global (internasional). Jadi ibukota baru hanyalah sebagai pusat pemerintahan saja.

Lokasi ibukota di Sepaku Samboja

Dari kedua kabupaten, Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar), lokasi yang direncanakan jadi ibukota negara adalah Kecamatan Sepaku (PPU) dan Kecamatan Samboja (Kukar). Dua kecamatan ini adalah berada di utara dan timur Kota Balikpapan yang sudah mempunyai infrastruktur yang lengkap dan sebagai kota termaju dan modern di Kaltim, bahkan di Pulau Kalimantan.

Luas ibukota baru pemerintahan (Sepaku dan Samboja) bila digabung adalah 2.218,26 km2 dengan jumlah penduduk hanya 106.475 jiwa, maka kepadatannya adalah 48 jiwa per km2. Sangat kontras dengan Jakarta yang penduduknya mencapai 10,3 juta jiwa yang membuat angka kepadatan penduduk bengkak menjadi 15.663 jiwa/km2.

Berikut profil Kecamatan Sepaku dan Samboja:

1. Kecamatan Sepaku

Sepaku mempunyai luas 1.172,36 km2, dengan jumlah penduduk sebanyak 32.073 jiwa, dan kepadatan 27 per km2. Sebagian besar wilayahnya berada di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut.

Sepaku dilewati oleh lima sungai utama yaitu Sungai Toyu, Kemaen, Pemaluan, Samuntai, dan Mentawir.  Kecamatan terdiri dari 4 kelurahan dan 11 desa, dan mempunyai 35 dusun, dan 9 desa yang didiami oleh 8.485 rumah tangga. Ibukota kecamatan di Desa Tengin Baru. Kawasan ini berada di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Desa dan Kelurahan di Kecamatan Sepaku adalah:

1. Kelurahan Sepaku ( Luas 133,97 km2, Penduduk 1.637 jiwa )

2. Kelurahan Mentawir ( Luas 132,24 km2, Penduduk 681 jiwa )

3. Kelurahan Maridan ( Luas 37,05 km2, Penduduk 4.170 jiwa  )

4. Kelurahan Pemaluan ( Luas 367,18 km2, Penduduk 1.547 jiwa )

5. Desa Argo Mulyo ( Luas 36,14 km2, Penduduk 3.173 jiwa  )

6. Desa Bukit Raya (Sepaku I) ( Luas 185,34 km2, Penduduk 2.694 jiwa )

7. Desa Bumi Harapan ( Luas 15,00 km2, Penduduk 1.780 jiwa )

8. Desa Semoi Dua ( Luas 47,74 km2, Penduduk 3.171 jiwa )

9. Desa Sukaraja (Sepaku II) ( Luas 77,38 km2, Penduduk 3.722 jiwa )

10. Desa Suko Mulyo ( Luas 27,11 km2, Penduduk 1.896 jiwa )

11. Desa Tengin Baru (Sepaku III) ( Luas 43,48 km2, Penduduk 3.710 jiwa )

12. Desa Wonosari ( Luas 33,41 km2, Penduduk 1.064 jiwa )

13. Desa Karang Jinawi ( Luas 13,85 km2, Penduduk 995 jiwa )

14. Desa Telemow ( Luas 4,82 km2, Penduduk 4.058 jiwa )

15. Desa Binuang ( Luas 17,65 km2, Penduduk 2.084 jiwa )

Kecamatan ini mayoritas pemeluk Islam. Kelapa sawit merupakan komoditas terbesar, dan lada adalah komoditas utama di Sepaku. Namun yang perlu jadi perhatian, bencana di kawasan ini antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran lahan atau hutan, dan banjir. Soal saran infrastruktur, pemerintah pusat berencana membangun bendungan di Sepaku pada lahan 400 hektare pada 2020.

Dari 15 desa yang berada di Sepaku, 11 di antaranya berupa dataran dan empat berupa lembah. Ada dua desa di dalam kawasan hutan, yakni Desa Mentawir dan Desa Karang Jinawi. Sebagian berada di luar kawasan hutan dan mayoritas berada di tepi atau sekitar kawasan hutan.

Di Sepaku, terdapat hutan rakyat seluas 130 hektare, sementara hutan negara berserta tambak, kolam, empang dan lainnya hanya seluas 122 hektare. Mayoritas lahan pertanian berbentuk perkebunan, seluas 17.623 hektare dan ladang seluas 10.626 hektare.

2. Kecamatan Samboja

Samboja mempunyai 1.045,90 km2, dengan penduduk sebanyak 74.402 jiwa, dan kepadatan 71 per km2. Samboja terdiri dari 19 kelurahan dan 4 desa. Luas wilayah Samboja hampir sama dengan satu setengah (1,5) kali lipat dari luas Jakarta yang hanya 662,33 km2.

Kecamatan Samboja terletak di pesisir Timur pulau Kalimantan, tepatnya di antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda dan terhubung dengan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 km. Dari bandar udara (bandara) Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, dapat ditempuh melalui rute darat dalam waktu sekitar 1 jam 16 menit.

Berikut nama 19 kelurahan dan 4 desa di Kecamatan Samboja:

1. Kelurahan Bukit Merdeka ( Luas 140 km2, Penduduk  4187 jiwa )

2. Kelurahan Karya Merdeka (Luas 19,68 km2, Penduduk 6828 jiwa )

3. Kelurahan Sei/Sungai Merdeka (Luas 4,95 km2, Penduduk 5114 jiwa )

4. Kelurahan Salok Api Darat (Luas 27 km2, Penduduk 1760 jiwa)

5. Kelurahan Salok Api Laut (Luas 20 km2, Penduduk 1472 jiwa)

6. Kelurahan Sanipah (Luas 117 km2, Penduduk 4354 jiwa)

7. Kelurahan Sei/Sungai Seluang (Luas 70 km2, Penduduk 3460 jiwa)

8. Kelurahan Teluk Pemedas (Luas 47,5 km2, Penduduk 2854 jiwa)

9. Kelurahan Argosari (Luas 6 km2, Penduduk 731 jiwa)

10. Kelurahan Margomulyo (Luas 33 km2, Penduduk 1278 jiwa)

11. Kelurahan Wonotirto (Luas 27,18 km2, Penduduk 1851 jiwa)

12. Kelurahan Ambarawang Darat (Luas 58,75 km2, Penduduk 3298 jiwa )

13. Kelurahan Ambarawang Laut (Luas 36 km2, Penduduk 1981 jiwa)

14. Kelurahan Tanjung Harapan (Luas 27 km2, Penduduk 1914 jiwa)

15. Kelurahan Samboja Kuala (Luas 152,4 km2, Penduduk 6106 jiwa)

16. Kelurahan Handil Baru (Luas 88 km2, Penduduk 3007 jiwa)

17. Kelurahan Muara Sembilang (Luas 98 km2, Penduduk 2147 jiwa)

18. Kelurahan Handil Baru Darat (Luas 24,76 km2, Penduduk 1926 jiwa)

19. Kelurahan Kampung Lama (Luas 47 km2, Penduduk 1946 jiwa)

20. Desa Beringin Agung (Luas 25 km2, Penduduk 1820 jiwa)

21. Desa Bukit Raya (Luas 20 km2, Penduduk 1877 jiwa)

22. Desa Karya Jaya (Luas 6 km2, Penduduk 1483 jiwa)

23. Desa Tani Bakti (Luas 3 km2, Penduduk 1734 jiwa)

Kecamatan Samboja juga dilalui 5 sungai yang panjangnya masing-masing lebih dari 10+ km, yaitu Sungai Merdeka (10 km), Sungai Hitam (10+ km), Sungai Serayu (10+ km), Sungai Sekakam (18+ km), dan Sungai Bulu (10+ km).

Saat ini pertanian merupakan salah satu sektor perekonomian utama di Samboja. Pada tahun 2017 kecamatan ini tercatat memproduksi 92.805 ton beras, 126.750 ton nanas, dan 48.385 ton pisang. Selain itu ada pula produk-produk pertanian lain seperti kelapa sawit, karet, dan kelapa.

Selain pertanian, ada pula usaha perikanan yang berlangsung di Samboja. Untuk perikanan laut, ada 871 kapal yang terdaftar dengan produksi sebesar 3.986 ton di tahun 2017. Ada pula perikanan tambak yang menghasilkan 41.753 ton di tahun yang sama.

Soal energi, BPS menyebut Samboja saat ini sudah teraliri listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Total pelanggan PLN per tahun 2017 tercatat sebanyak 11.084.

 “MERDEKA BUANA” Jadi Nama Ibukota Baru Indonesia

Nama “MERDEKA BUANA” bisa menjadi nama ibukota pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lokasinya di Kec. Sepaku (Penajam Paser Utara) dan Samboja (Kutai Kertanegara). Nama “MERDEKA BUANA” bisa digunakan dengan mengambil nama tiga kelurahan yang ada di Kecamatan Samboja, yaitu Sungai Merdeka, Bukit Merdeka dan Karya Merdeka. Sementara lokasi pusat ibukota adalah di sekitar desa Sekitar Desa Semoi Dua dan Desa Mentawir. Kedepan lokasi ibukota di Sepaku Samboja bisa dikembangkan (dimekarkan) menjadi 5 wilayah administratif sebagaimana DKI Jakarta yang terbagi menjadi 5 kota administratif. Wilayah Ibukota baru nanti statusnya bisa menjadi daerah administratif atau bisa dinamakan “Daerah Khusus Pusat Pemerintahan (DKPP) MERDEKA BUANA”. Sedangkan Jakarta namanya tetap DKI dengan perubahan menjadi “Daerah Khusus Internasional”. 

Adapun 5 wilayah administratif tersebut adalah:

1. KOTA MERDEKA BUANA (sebagai pusat pemerintahan), yang meliputi sebagian wilayah Sepaku dan sebagian wilayah Samboja, dengan luas 441,27 km2 dan jumlah penduduk 26.114 jiwa, yaitu:

1) Kelurahan Bukit Merdeka ( Luas 140 km2, Penduduk  4187 jiwa )

2) Kelurahan Karya Merdeka (Luas 19,68 km2, Penduduk 6828 jiwa )

3) Kelurahan Sei/Sungai Merdeka (Luas 4,95 km2, Penduduk 5114 jiwa )

4) Desa Semoi Dua ( Luas 47,74 km2, Penduduk 3.171 jiwa )

5) Kelurahan Mentawir ( Luas 132,24 km2, Penduduk 681 jiwa )

6) Desa Wonosari ( Luas 33,41 km2, Penduduk 1.064 jiwa )

7) Desa Argo Mulyo ( Luas 36,14 km2, Penduduk 3.173 jiwa )

8) Desa Suko Mulyo ( Luas 27,11 km2, Penduduk 1.896 jiwa )

2. SEPAKU (PAKURAJA) sebagai wilayah penyangga (pengembangan), dengan luas 454,02 km2 dan jumlah penduduk 12.758 jiwa, yang meliputi:

1) Kelurahan Sepaku ( Luas 133,97 km2, Penduduk 1.637 jiwa )

2) Desa Bukit Raya (Sepaku I) ( Luas 185,34 km2, Penduduk 2.694 jiwa )

3) Desa Sukaraja (Sepaku II) ( Luas 77,38 km2, Penduduk 3.722 jiwa )

4) Desa Tengin Baru (Sepaku III) ( Luas 43,48 km2, Penduduk 3.710 jiwa )

5) Desa Karang Jinawi ( Luas 13,85 km2, Penduduk 995 jiwa )

3. BUMI HARAPAN sebagai wilayah penyangga (pengembangan), dengan luas 441,7 km2 dan jumlah penduduk 13.639 jiwa, yang meliputi:

1) Desa Bumi Harapan ( Luas 15,00 km2, Penduduk 1.780 jiwa )

2) Kelurahan Pemaluan ( Luas 367,18 km2, Penduduk 1.547 jiwa )

3) Kelurahan Maridan ( Luas 37,05 km2, Penduduk 4.170 jiwa  )

4) Desa Telemow ( Luas 4,82 km2, Penduduk 4.058 jiwa )

5) Desa Binuang ( Luas 17,65 km2, Penduduk 2.084 jiwa )

4. TANJUNG HARAPAN sebagai wilayah penyangga (pengembangan), dengan luas 307,93 km2 dan jumlah penduduk 19.479 jiwa, yang meliputi:

1) Kelurahan Tanjung Harapan (Luas 27 km2, Penduduk 1914 jiwa)

2) Kelurahan Ambarawang Darat (Luas 58,75 km2, Penduduk 3298 jiwa )

3) Kelurahan Ambarawang Laut (Luas 36 km2, Penduduk 1981 jiwa)

4) Kelurahan Salok Api Darat (Luas 27 km2, Penduduk 1760 jiwa)

5) Kelurahan Salok Api Laut (Luas 20 km2, Penduduk 1472 jiwa)

6) Kelurahan Argosari (Luas 6 km2, Penduduk 731 jiwa)

7) Kelurahan Margomulyo (Luas 33 km2, Penduduk 1278 jiwa)

8) Kelurahan Sei/Sungai Seluang (Luas 70 km2, Penduduk 3460 jiwa)

9) Desa Tani Bakti (Luas 3 km2, Penduduk 1734 jiwa)

10) Kelurahan Wonotirto (Luas 27,18 km2, Penduduk 1851 jiwa)

5. SAMBOJA sebagai wilayah penyangga (pengembangan), dengan luas 626 km2 dan jumlah penduduk 27.520 jiwa, yang meliputi:

1) Kelurahan Samboja Kuala (Luas 152,4 km2, Penduduk 6106 jiwa)

2) Kelurahan Teluk Pemedas (Luas 47,5 km2, Penduduk 2854 jiwa)

3) Kelurahan Sanipah (Luas 117 km2, Penduduk 4354 jiwa)

4) Kelurahan Handil Baru (Luas 88 km2, Penduduk 3007 jiwa)

5) Kelurahan Muara Sembilang (Luas 98 km2, Penduduk 2147 jiwa)

6) Kelurahan Handil Baru Darat (Luas 24,76 km2, Penduduk 1926 jiwa)

7) Kelurahan Kampung Lama (Luas 47 km2, Penduduk 1946 jiwa)

8) Desa Beringin Agung (Luas 25 km2, Penduduk 1820 jiwa)

9) Desa Bukit Raya (Luas 20 km2, Penduduk 1877 jiwa)

10) Desa Karya Jaya (Luas 6 km2, Penduduk 1483 jiwa)

Selain “MERDEKA BUANA”, nama alternatif yang bisa digunakan adalah Kota Merdeka, Merdeka Pura, atau Bumi Merdeka. Selain itu, alternatif lain yang mungkin bisa dipakai diantaranya: Kertabuana, Kertanusa, Mandalapura atau Mandalanusa. 

Semoga bermanfaat, dan semoga ibukota baru nanti bisa menjadikan ibukota idaman yang membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta tujuan untuk memeratakan pembangunan “Indonesia Sentris” dapat terwujud.

Jayalah Indonesiaku!!!

Surabaya, Agustus 2019

 

Calon Ibukota Negara Republik Indonesia di Kalimantan

Menyongsong Ulang Tahun Emas Republik Indonesia

7 Kota Alternatif Calon Ibukota Negara di Kalimantan

Rencana pemindahan Ibukota Negara di Pulau Kalimantan akan segera direalisasikan, berikut ini beberapa wilayah yang mungkin bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk menjadi lokasi ibukota baru dengan berbagai aspek yang perlu diperhatikan:

1. Merdeka Buana – Kalimantan Timur
2. Kerta Bumi – Kalimantan Timur
3. Mandala Pura – Kalimantan Selatan
4. Takaras Jaya – Kalimantan Tengah
5. Cempaka Mulia – Kalimantan Tengah
6. Ponco Mulyo – Kalimantan Tengah
7. Tanjung Pura Baru – Kalimantan Barat

Berikut ulasan mengenai daerah-daerah tersebut:

1. Merdeka BUANA

Lokasi Merdeka Buana adalah sekitar Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, dengan pusatnya di Desa Sungai Merdeka dan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kab. Kutai Kartanegara. Wilayah ini berada di poros jalan raya Balikpapan – Samarinda.

Dari segi infrastruktur, wilayah ini sangat mendukung karena sudah ada pelabuhan internasional dan bandara Internasional di Balikpapan, juga ada bandara di Samarinda. Disamping itu juga sedang tahap penyelesaian pembangunan tol Samarinda – Balikpapan yang ditargetkan selesai akhir tahun 2019.

Dari segi lahan, wilayah ini mempunyai lahan yang luas, tetapi lahan tersebut berada dalam area hijau dan konservasi yaitu Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, maka jika ditetapkan sebagai calon ibukota, maka mau tidak mau akan mengurangi lahan konservasi yang ada. Hal inilah yang amat disayangkan oleh para pecinta lingkungan.

Dari segi konektivitas, wilayah ini cenderung ke timur pulau Kalimantan, sehingga hanya wilayah bagian timur dan selatan Kalimantan yang akan terkatrol jika ibukota Negara berada disini. Sedangkan wilayah tengah dan barat mungkin akan terpinggirkan, karena aksesnya yang terlalu jauh dari ibukota.

Dari segi nama, Merdeka Buana bisa dipakai sebagai nama ibukota, atau nama alternatif yang bisa digunakan adalah Kota Merdeka, Merdeka Pura, atau Bumi Merdeka.  

2. Kerta bumi

Lokasi Kertabumi adalah berada di sekitar Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, dengan pusatnya di Desa Kerta Bumi. Dari segi infrastruktur, sudah ada pelabuhan dan bandara di Tanah Grogot, ibukota Kab. Paser, tapi masih perlu dibangun dan dikembangkan lagi karena pelabuhan dan bandaranya masih kecil.

Dari segi lahan, wilayah ini juga mempunyai lahan yang luas dan cukup untuk ibukota baru, tetapi harus menata kembali pemukiman dan memberdayakan warga yang sudah ada, sehingga nantinya warga yang berada di wilayah tersebut juga tidak merasa terpinggirkan.

Dari segi konektivitas, wilayah ini berada di pertigaan jalan raya yang menjadi pertemuan poros Banjarmasin – Balikpapan dan Palangkaraya – Balikpapan. Sehingga jika menjadi ibukota, maka konektivitas antara wilayah Timur, Selatan dan Tengah Kalimantan akan bisa berkembang. Hanya wilayah Barat yang mungkin akan merasa terpinggirkan.

Dari segi nama, Kerta Bumi bisa dipakai sebagai nama ibukota, yang bermakna “pusat kota (pemerintahan) di bumi” atau nama alternatif yang bisa digunakan adalah Kertabuana.

3. Mandala Pura

Lokasi Mandala Pura berada di sekitar kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru dan Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan pusatnya di antara Desa Mandala (Kelumpang Hilir) dan Desa Manunggal (Karang Bintang).

Dari segi infrastruktur, sudah ada bandara dan pelabuhan di Kotabaru dan Barulicin, tapi masih skala kecil dan perlu dikembangkan dan dilengkapi fasilitasnya. Juga sudah ada jalan raya nasional poros Banjarmasin - Batulicin - Balikpapan.

Dari segi lahan, wilayah ini juga mempunyai lahan yang luas dan cukup untuk ibukota baru, tetapi harus menata kembali pemukiman dan memberdayakan warga yang sudah ada, sehingga nantinya warga yang berada di wilayah tersebut juga tidak merasa terpinggirkan.

Dari segi konektivitas, wilayah ini berada di jalan nasional poros Banjarmasin – Balikpapan - Samarinda. Juga ada akses jalan ke Kandangan – Palangkaraya walaupun statusnya perlu ditingkatkan menjadi jalan nasional. Sehingga jika menjadi ibukota, maka konektivitas antara wilayah Timur, Selatan dan Tengah Kalimantan akan bisa berkembang. Hanya wilayah Barat yang mungkin akan merasa terpinggirkan.

Dari segi nama, Mandala Pura bisa dipakai sebagai nama ibukota, yang bermakna “kota kemenangan/perjuangan” atau nama alternatif yang bisa digunakan adalah Manunggal Raya (persatuan yang besar).

4. Takaras Jaya

Lokasi Takaras Jaya adalah di wilayah “segitiga emas” yaitu antara Kec. Manuhing (Gunung Mas), Kec. Rakumpit (Palangkaraya) dan Kec. Pulau Malan (Katingan). Dengan pusatnya di Desa Takaras, Kec. Manuhing (Gunung Mas).

Dari segi infrastruktur, wilayah ini dekat dengan kota Palangkaraya yang menjadi ibukota Kalimantan Tengah, dan ada bandara Tjilik Riwut (Palangkaraya). Tapi karena berada di pedalaman Kalimantan, wilayah ini sangat jauh dari pelabuhan. Pelabuhan terdekat ada di Pulang Pisau dan Sampit yang jaraknya kurang lebih 150 km. Sehingga aktivitas kemaritiman mungkin perlu dibangun jalan tol untuk kelancaran akses ke pelabuhan. Karena sebagai negara maritime, maka ibukota negara seharusnya tidak jauh dari laut atau pelabuhan.

Dari segi lahan, wilayah ini juga mempunyai lahan yang luas dan cukup untuk ibukota baru, bahkan mempunyai lahan yang paling luas dibandingkan calon ibukota yang lain, dan tidak berada di wilayah konservasi.

Dari segi konektivitas, wilayah ini berada di titik tengah pulau Kalimantan. Berada di utara jalan nasional poros Pangkalan Bun - Sampit - Palangka Raya - Banjarmasin (Kalsel). Ada akses ke Kalimantan Timur melalui Palangka Raya – Tanjung (Tabalong) – Balikpapan maupun melalui Palangka Raya – Kuala Kurun (Gunung Mas) – Purukcahu (Murung Raya) – Sendawar (Kutai Barat) – Tenggarong – Samarinda (Kaltim). Juga ada akses ke Kalimantan Barat melalui Sampit – Melawi – Sintang – Sanggau – Pontianak (Kalbar). Sehingga jika menjadi ibukota, maka konektivitas antara wilayah Timur, Selatan, Tengah dan Barat akan bisa berkembang semua.

Dari segi nama, Takaras Jaya bisa dipakai sebagai nama ibukota, tapi mungkin nama tersebut adalah bahasa dayak dan kurang menusantara, maka bisa dicari alternatif nama lain yang lebih menusantara. atau nama alternatif yang bisa digunakan adalah Fajar Harapan (nama salah satu desa di Kecamatan Manuhing), atau nama baru yang lain.

5. Cempaka Mulia

Lokasi Cempaka Mulia adalah sekitar Kecamatan Cempaga, Kab. Kotawaringin Timur, dengan pusatnya di Desa Cempaka Mulia Barat dan Timur. Berada di lintasan jalan nasional poros Sampit - Palangka Raya. Dari segi infrastruktur, dekat dengan kota Sampit (ibukota Kotawaringin Timur), sudah ada bandara dan pelabuhan yang sedang tapi masih perlu dikembangkan lagi fasilitas dan kapasitasnya. Pelabuhan Sampit sendiri sudah melayani rute pelayaran rutin ke Semarang dan Surabaya di Pulau Jawa.

Dari segi lahan, wilayah ini juga mempunyai lahan yang luas dan cukup untuk ibukota baru, tetapi harus menata kembali pemukiman dan memberdayakan warga yang sudah ada, sehingga nantinya warga yang berada di wilayah tersebut juga tidak merasa terpinggirkan.

Dari segi konektivitas, wilayah ini berada di tengah pulau Kalimantan. Berada di utara jalan nasional poros Pangkalan Bun - Sampit - Palangka Raya - Banjarmasin (Kalsel). Ada akses ke Kalimantan Timur melalui Palangka Raya – Tanjung (Tabalong) – Balikpapan maupun melalui Palangka Raya – Kuala Kurun (Gunung Mas) – Purukcahu (Murung Raya) – Sendawar (Kutai Barat) – Tenggarong – Samarinda (Kaltim). Juga ada akses ke Kalimantan Barat melalui Sampit – Melawi – Sintang – Sanggau – Pontianak (Kalbar). Sehingga jika menjadi ibukota, maka konektivitas antara wilayah Timur, Selatan, Tengah dan Barat akan bisa berkembang semua.

Dari segi nama, Cempaka Mulia bisa dipakai sebagai nama ibukota, yang bermana “bunga cempaka yang mulia dan harum”, atau mencari alternatif nama baru yang lain.

6. Ponco mulyo

Lokasi Poncomulyo adalah sekitar Kecamatan Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, dengan pusatnya di desa Sidomulyo atau Poncomulyo. Berada di lintasan jalan nasional poros Pangkalan Bun - Sampit. Dari segi infrastruktur, dekat dengan kota Pangkalan Bun (ibukota Kotawaringin Barat), sudah ada bandara dan pelabuhan yang sedang tapi masih perlu dikembangkan lagi fasilitas dan kapasitasnya. Pelabuhan Kumai, Pangkalan Bun sendiri sudah melayani rute pelayaran rutin ke Jakarta dan Semarang di Pulau Jawa.

Dari segi lahan, wilayah ini juga mempunyai lahan yang luas dan cukup untuk ibukota baru, tetapi harus menata kembali pemukiman dan memberdayakan warga yang sudah ada, sehingga nantinya warga yang berada di wilayah tersebut juga tidak merasa terpinggirkan.

Dari segi konektivitas, wilayah ini berada di tengah pulau Kalimantan. Berada di lintasan jalan nasional poros Pangkalan Bun - Sampit - Palangka Raya - Banjarmasin (Kalsel). Ada akses ke Kalimantan Timur melalui Palangka Raya – Tanjung (Tabalong) – Balikpapan maupun melalui Palangka Raya – Kuala Kurun (Gunung Mas) – Purukcahu (Murung Raya) – Sendawar (Kutai Barat) – Tenggarong – Samarinda (Kaltim). Juga ada akses ke Kalimantan Barat melalui Sampit – Melawi – Sintang – Sanggau – Pontianak (Kalbar). Sehingga jika menjadi ibukota, maka konektivitas antara wilayah Timur, Selatan, Tengah dan Barat akan bisa berkembang semua.

Dari segi nama, Ponco Mulyo bisa dipakai sebagai nama ibukota, yang bermana “lima kemuliaan”, nama ini bisa disinergikan dengan falsafah negara yaitu Pancasila, atau alternatif nama lain Jayamulya (nama desa atau wilayah terdekat), atau Kotawaringin Baru (mengambil nama besar kerajaan) atau mencari alternatif nama yang lain. Selain itu, dengan menjadikan Poncomulyo sebagai ibukota, maka bisa mengembangkan lokasi dan peninggalan Kerajaan Kotawaringin sebagai destinasi yang bisa menarik wisatawan dari dalam dan luar negeri.

7. Tanjung Pura Baru

Lokasi Tanjung Pura Baru atau “New Tanjung Pura (NTP)” adalah sekitar Kecamatan Nangatayap, Kab. Ketapang, dengan pusatnya di desa Lembah Hijau 1-2, Sepakat Jaya, Tangatayap. Berada di lintasan jalan nasional poros Pontianak – Pangkalan Bun. Dari segi infrastruktur, dekat dengan kota Ketapang, sudah ada bandara dan pelabuhan yang sedang tapi masih perlu dikembangkan lagi fasilitas dan kapasitasnya. Pelabuhan Ketapang sendiri sudah melayani rute pelayaran rutin ke Jakarta di Pulau Jawa.

Dari segi lahan, wilayah ini juga mempunyai lahan yang luas dan cukup untuk ibukota baru, tetapi harus menata kembali pemukiman dan memberdayakan warga yang sudah ada, sehingga nantinya warga yang berada di wilayah tersebut juga tidak merasa terpinggirkan.

Dari segi konektivitas, wilayah ini berada di barat pulau Kalimantan. Berada di lintasan jalan nasional poros Pontianak (Kalbar) - Pangkalan Bun - Sampit - Palangka Raya - Banjarmasin (Kalsel). Akses ke Kalimantan Timur melalui Palangka Raya – Tanjung (Tabalong) – Balikpapan maupun melalui Palangka Raya – Kuala Kurun (Gunung Mas) – Purukcahu (Murung Raya) – Sendawar (Kutai Barat) – Tenggarong – Samarinda (Kaltim). Sehingga jika menjadi ibukota, maka konektivitas antara wilayah Barat dan Tengah yang akan berkembang, sedangkan wilayah Selatan dan Timur akan merasa terpinggirkan.

Dari segi nama, Tanjung Pura Baru (New Tanjung Pura) bisa dipakai sebagai nama ibukota, mengambil nama besar Kerajaan Tanjung Pura yang pernah berjaya di Kalimantan dan wilayahnya hampir meliputi sebagian besar Kalimantan. Selain itu, dengan menjadikan Tanjung Pura Baru sebagai ibukota, maka bisa mengembangkan lokasi dan peninggalan Kerajaan Tanjung Pura sebagai destinasi yang bisa menarik wisatawan dari dalam dan luar negeri.

Dari 7 alternatif calon ibukota negara kesatuan Republik Indonesia tersebut, mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk memilih lokasi yang tepat untuk Ibukota Negara. Yang perlu diperhatikan, bahwa ibukota negara harus dipersiapkan dengan sempurna agar bisa berhasil sebagaimana pemindahan ibukota negara-negara lain yang telah sukses, diantaranya:

- Amerika Serikat, dari New York ke Washington DC

- Australia, dari Sidney pindah ke Canberra

- Brasil, dari Rio de Janeiro ke Brasilia City

- Pakistan, dari Karachi ke Pakistan

Mari sebagai warga negara Indonesia yang baik, berikan tanggapan terbaik anda dan bersama kita dukung impian pemerintah untuk menjadikan Indonesia yang Maju, Adil dan Makmur.

Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke 74 negaraku. Jayalah Indonesiaku !!!!!

Menyikapi Usulan Pemekaran 13 DOB di Provinsi Maluku

Berdasarkan aspirasi yang berasal dari masyarakat di Provinsi Maluku, telah diusulkan 13 Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) agar ditetapkan dalam grand design pemekaran yaitu:

1.    Kabupaten Kepu­lauan Terselatan / Kisar Romang Wetar (Kisrowe)

Kabupaten Kepulauan Terselatan direncanakan meliputi wilayah Kepulauan Romang, Kisar dan Wetar, yang akan dimekarkan dari Kabupaten Maluku Barat Daya. Daerah ini juga diusulkan dengan nama lain Kabupaten Selatan Daya. Ibukota calon kabupaten bisa berada di Wonreli (P. Kisar) atau Ilwaki (P. Wetar). Dari segi infrastuktur Wonreli memang sudah memadai, bahkan daerah ini pernah menjadi ibukota pertama Kabupaten Maluku Barat Daya, sebelum akhirnya pindah ke Tiakur di Pulau Moa, namun untuk pengembangkan wilayah ke depan Ilwaki lebih layak karena lahannya yang lebih luas. Menurut kami wilayah ini memang sangat layak dan urgent untuk dimekarkan karena berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, tetapi dari segi nama Kabupaten Kepulauan Terselatan atau Selatan Daya, menurut kami tidak layak untuk identitas suatu wilayah, dari sekian wilayah Indonesia yang terselatan adalah pulau rote/Ndao di Provinsi NTT. Maka sebaiknya bisa memakai nama Kabupaten Kisar Romang Wetar (bisa disingkat Kisrowe) dengan menggabungkan nama tiga pulau besar di wilayah ini. Bahkan ke depan wilayah ini bisa pecah lagi menjadi 3 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Kisar Romang Kabupaten Wetar, dan Kota Ilwaki. Sehingga daerah ini bisa sejajar dengan wilayah lain di negara Timor Leste. Dari Kabupaten Maluku Barat Daya juga dapat dimekarkan lagi menjadi beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Damer, Kabupaten Kepulauan Babar. Sehingga Kabupaten Maluku Barat Daya wilayah menyisakan Kepulauan Letti dan Kepulauan Sermatang, dan berganti nama menjadi Kabupaten Kepulauan Moa atau Kabupaten Kepulauan Letti Sermatang. Dan Kabupaten Maluku Barat Daya statusnya naik menjadi Provinsi Maluku Barat Daya. Sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia.

2.    Kabupaten Gorom-Wakate / Gorom Watubela (Gortube)

Kabupaten Gorom Wakate rencana dimekarkan dari Kabupaten Seram Bagian Timur, yang meliputi Kepulauan Gorom/Gorong dan Kepulauan Watubela. Saat ini terdiri dari dari 5 Kecamatan, yaitu: Gorom, Gorom Timur, Pulau Panjang, Wakate dan Teor. Daerah ini juga bisa memakai nama Kabupaten Gorom Watubela (bisa disingkat Gortube).

3.    Kabupaten Kepulauan Kei Besar

Kabupaten Kepulauan Kei Besar rencana dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tenggara. Yang meliputi pulau Kei Besar meliputi 3 kecamatan, yaitu Kei Besar Utara, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan. Untuk identitas wilayah, maka Kabupaten Maluku Tenggara dapat diganti nama menjadi Kabupaten Kepulauan Kei Kecil. Sehingga nantinya Maluku Tenggara terbagi menjadi 3 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Tual, Kab. Kei Besar dan Kab. Kei Kecil.

4.    Kabupaten Aru Perbatasan / Aru Selatan

Kabupaten Aru Perbatasan rencana dimekarkan dari Kabupaten Kepulauan Aru, yang meliputi kecamatan-kecamatan yang berada di bagian selatan, yaitu Aru Selatan, Aru Selatan Timur, Aru Selatan Utara dan Aru Tengah Selatan. Namun nama Kabupaten Aru Perbatasan menurut kami kurang layak sebagai nama identitas wilayah, maka sebaiknya nama Kabupaten Aru Selatan lebih layak disematkan. Sehingga nama Kabupaten Kepulauan Aru juga bisa berganti mana menjadi Kabupaten Aru Utara, dan Kecamatan Pulau-Pulau Aru ke depan juga bisa dimekarkan menjadi Kota Dobo. Sehingga nantinya Kepulauan Aru dapat dimekarkan menjadi 3 Kabupaten/Kota.

5.    Kabupaten Tanimbar Utara

Kabupaten Tanimbar Utara rencana akan dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), yang wilayah meliputi Kepulauan Tanimbar bagian utara dengan ibukota Larat. Dan nantinya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat berganti nama menjadi Kabupaten Tanimbar Selatan, dan Kota Saumlaki juga dapat dimekarkan sebagai kota mandiri. Sehingga Kepulauan Tanimbar terbagi menjadi 3 Kabupaten/Kota.

6.    Kabu­paten Seram Utara Raya / Seram Utara

Kabupaten Seram Utara Raya rencana akan dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tengah, yang meliputi 4 kecamatan, yaitu Seram Utara, Seram Utara Barat, Seram Utara Timur Kobi, Seram Utara Timur Seti. Daerah ini sangat layak dimekarkan karena potensi wisata alamnya yang sudah mendunia, dengan Pantai Ora sebagai maskotnya. Nama Kabupaten Seram Utara Raya dapat diganti menjadi Kabupaten Seram Utara saja, dengan ibukota di Sawai atau Wahai.

7.    Kabupaten Jazirah Leihitu / Leihitu

Kabupaten Jazirah Leihitu rencana dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tengah, yang wilayah meliputi bagian utara Pulau Ambon atau Pulau Hitu. Daerah ini layak dimekarkan untuk pemerataan pembangunan yang timpang dengan Kota Ambon yang berada di wilayah selatan, sehingga untuk mengurus administrasi penduduk pulau Ambon tidak harus menyeberang ke kota Masohi (ibukota Maluku Tengah) yang letaknya di Pulau Seram. Nama Kabupaten Jazirah Leihitu menurut kami kurang layak karena terlalu panjang dan bisa diganti menjadi Kabupaten Leihitu.

8.    Kabupaten Talabatai / Kairatu

Kabupaten Talabatai rencana dimekarkan dari Kabupaten Seram Bagian Barat, yang meliputi 5 kecamatan, yaitu: Kairatu, Kairatu Barat, Kairatu Timur, Hunitetu, Teluk Elpaputih. Kabupaten Talabatai juga bisa menggunakan nama Kabupaten Kairatu, dan sudah layak untuk dimekarkan.

9.    Kabupaten Buru Kayeli / Buru Timur

Kabupaten Buru Kayeli rencana dimekarkan dari Kabupaten Buru yang meliputi wilayah sekitar Teluk Kayeli, yaitu kecamatan Teluk Kayeli, Batabual, Waelata, Lolong Guba. Tapi menurut kami nama Kabupaten Buru Kayeli sebaiknya diganti dengan nama Kabupaten Buru Timur dengan ibukota Kayeli. Sedangkan Kabupaten Buru sendiri sebagai induknya berganti menjadi Kabupaten Buru Utara dengan ibukota Wamlana, dan Kota Namlea juga dapat dimekarkan menjadi kota otonom yang meliputi 3 kecamatan (Namlea, Waepao, Lilialy). Sedangkan dari Kabupaten Buru Selatan (ibukota Namrole) juga dapat dimekarkan Kabupaten Buru Barat dengan ibukota di Wamulan.

10. Kota Bula / Kabupaten Bula

Kota Bual rencana dimekarkan dari Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang meliputi 3 kecamatan, yaitu Bula, Bula Barat dan Teluk Waru. Namun karena luasnya wilayah Kota Bula dapat berubah menjadi Kabupaten Bula. Selain itu, Kabupaten Seram Bagian Timur juga bisa memekarkan Kabupaten Werinama yang berada  di sebelah barat bagian selatan dari Kabupaten Bula.

11. Kota Kepulauan Huamual / Kabupaten Huamual

Kota Kepulauan Huamual rencana akan dimekarkan dari Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang meliputi 3 kecamatan (Huamual Muka, Huamual Belakang, Pulau Manipa. Karena wilayahnya yang terlalu luas maka sebaiknya bernama Kabupaten Huamual.

12. Kota Kepulauan Lease / Kabupaten Kepulauan Lease

Kota Kepulauan Lease rencana dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tengah, yang meliputi 3 pulau yaitu Saparua, Haruku dan Nusa Laut. Karena wilayahnya yang luas maka Kota Kepulauan Lease sebaiknya diganti menkadi Kabupaten Kepulauan Lease.

13. Kawasan Khusus Kepulauan Banda / Kabupaten Administratif Kepulauan Banda

Kabupaten Khusus Kepulauan Banda rencana dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tengah yang meliputi 1 kecamatan, yaitu kecamatan Kepulauan Banda. Nama Kabupaten Khusus Kepulauan Banda bisa juga diganti menjadi Kabupaten Administratif Kepulauan Banda. Dengan banyaknya pemekaran, maka Kabupaten Maluku Tengah dapat berganti nama menjadi Kabupaten Seram Tengah.

Demikian ulasan kami tentang grand design pemekaran di Provinsi Maluku, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang. Jayalah Indonesiaku.