IDI RAYEUK—Setelah Komisi A DPRK se Aceh Timur menyatakan dukungan
terhadap Pemekaran Kabupaten Peureuak Raya, kini giliran empat fraksi di dewan
setempat menyatakan hal yang sama. Di antaranya, fraksi Golkar, PPP, PBR dan
Aliansi Reformasi.
Terungkapnya kesepakatan
mendukung pemekaran Kabupaten Peureuak Raya setelah dilakukan rapat paripurna
terkait pandangan akhir fraksi-fraksi akan usulun yang diajukan, Kamis, (20/8)
di gedung DPRK Aceh Timur.
Juru bicara fraksi Golkar,
Muslim, dengan tegas meminta Bupati Aceh Timur untuk merespon secara cepat,
karena ini memang keinginan masyarakat dalam rangka memacu pelayanan publik dan
rentang kendali.
Untuk itu sepantasnya pula,
Bupati Aceh Timur segera mengeluarkan surat rekomendasi dukungannya secara
tertulis, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh.
Dan selain mendesak mengeluarkan
surat rekomendasi, fraksi Golkar juga meminta Pemkab Aceh Timur selaku
Kebupaten Induk untuk dapat mengalokasikan sejumlah dana dalam APBK untuk biaya
pemekaran Kab Peureulak Raya tersebut.
Hal senada juga disampaikan,
juru bicara fraksi PBR Iskandar,SE. Katanya, pembentukan Kabupaten Peurelak
Raya sebagai daerah otonom yang terpisah dari Kabupaten Aceh Timur merupakan
pilihan rasional yang harus segera dilakukan pemerintah.
Hal ini karena, wacana pemekaran
ini murni datang dari keinginan masyarakat yang ingin perubahan. Bukan
sebaliknya, pemekaran ini disebabkan karena keinginan kelompok tertentu yang
ingin jabatan. Secara syarat yang diamanah undang-undang Kab Puereulak Raya
saat ini sudah sangat terpenuhi.
Secara potensi, sosial, ekonomi,
politik, keamanan, budaya, dan hal lainnya Peureulak Raya sudah sangat cukup,
begitujuga sarana dan prasarana lainnya sudah memadai. Ini terbukti ketika
Bupati Aceh Timur dipimpin Drs Azman Usmanuddin, Kecamatan Peureulak ditetapkan
sebagai status wilayah pembantu Bupati.
”Ini secara tersirat Peureulak
sudah siap jadi Kabupaten, karena status perwakilan Bupati sudah bertahun-tahun
disandangnya,” ungkap jubir fraksi Aliansi Reformasi, Drs Abdullah Aria.
Selain itu juga, secara rentang
kendali pemerintahan dari pusat Ibukota menuju pusat-pusat kecamatan yang
paling jauh ke Kecamatan Simpang Jernih 53 km, dengan jarak tempuh 160 menit.
Ditambahknya, faktor pendukung
yang tidak kalah pentingnya, adalah faktor sejarah. Peureulak secara sejarah
bangsa indonesia, merupakan wilayah pertama masuknya islam ke nusantara, bila
mengacu kepada sejarah layaknya Peureulak Raya dimekarkan sebagai salah satu
daerah otonom tersendiri, ungkapnya.
Hal yang sedikit berbeda
disampaikan fraksi PPP melalui juru bicaranya, Tgk Mudawali Ibrahim. Pada
prinsipnya tidak berkeberatan dengan gagasan yang disuarakan masyarakat di 10
kecamatan dalam wilayah Peureulak Raya.
Asalkan pemekaran itu
benar-benar datang dari warga masyarakat, tidak datang dari sekelompok elit
politik yang tidak ada lagi jabatan.
”Kalau ini murni untuk
kepentingan kesejahteraan masyarakat, fraksi PPP mendukung sepenuhnya,”
ujarnya.
Fraksi PPP sangat memahami
wacana ini, dan niat inijuga harus direspon secara baik juga. Selaku wakil
rakyat sepantasnya akan mendukung keinginan warga masyarakat yang bermukim di
wilayah Peureulak Raya ini.
Dan yang tidak kalah pentingnya,
pemekaran tidak menimbulkan konflik baru ditengah-tengah masyarakat. Bahkan
sebagai akibat dari pemekaran tersebut membuat salah satunya tidak berdaya. Saat
ini pemerintah pusat sedang melakukan evaluasi secara ketat terkait
pemekaran-pemekaran yang sudah dilakukan sebelumnya.
”Kita berharap wacana pemekaran
Kab Puereulak Raya tidak dilakukan dalam kondisi tergesa-gesa, tapi harus
melalui evaluasi yang kritis dan serius,” imbuhnya seraya menambahkan gagasan
ini harus dihargai sebagai wacana yang kritis. (ris)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar